Mendes Yandri Susanto Meminta Wartawan dan LSM Awasi Dana Desa untuk Kolaborasi Membangun Desa
Aphnews.my.id Jakarta03/02/2025
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, Yandri Sutanto, mengajak seluruh wartawan dan LSM untuk berkolaborasi dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama insan pers di ruang kerjanya pada Senin (3/2/25).
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam itu turut dihadiri Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Majid, beserta jajaran kementerian. Dalam kesempatan tersebut, Yandri menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap Dana Desa sangat penting agar anggaran yang dikelola pemerintah desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan. Ia meminta wartawan dan LSM untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran desa.
“Jika ada penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa, segera laporkan secara resmi ke Kemendes PDTT agar bisa ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” tegas Yandri.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa telah terjadi, di mana oknum kepala desa terjerat hukum karena menggunakan anggaran desa untuk judi online. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kepala desa yang menyalahgunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online. Oleh karena itu, kami butuh peran aktif media dan LSM untuk mengawasi agar hal seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Terkait dengan video viral berdurasi 48 detik yang beredar di media sosial dan akun YouTube pribadinya, Yandri menegaskan bahwa pernyataannya soal “wartawan bodrex dan LSM abal-abal” tidak ditujukan untuk melecehkan profesi wartawan atau organisasi LSM secara kelembagaan, melainkan hanya kepada oknum-oknum tertentu.
“Jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan saya, saya mohon maaf. Tidak ada niat untuk merendahkan profesi wartawan maupun LSM,” kata Yandri.
Sebagai bentuk komitmen untuk membangun desa secara menyeluruh, Kemendes PDTT terus membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media dan LSM, guna memastikan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di 75.265 desa di seluruh Indonesia.
0 Komentar