Kementan Klaim 80% Beras SPHP Dioplos, Negara Rugi Rp 10 Triliun
Sebanyak 80% beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen dikemas ulang menjadi beras premium. Hasil oplosan pun dijual dengan harga tinggi alias premium.
Rabu 02/06/2025
Imbas praktik kecurangan tersebut, negara diperkirakan rugi sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan beban kerugian di tingkat konsumen diprediksi menyentuh Rp 99 triliun.
Pengungkapan mafia beras dan kerugian yang dialami negara hingga konsumen disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (2/7/2025).
Sebelumnya, tim investigasi yang terdiri dari Kementerian Pertanian (Kementan), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta unsur pengawasan lain melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah pasar di 10 provinsi.
"Setelah SPHP, kita lihat, tanya langsung di tempat-tempat penyewa SPHP, yang dilakukan adalah, ini informasi dari mereka, 20% dipajang, 80% ini dibongkar, kemudian dijual premium (mahal)," ujar Amran.
Hitungan potensi kerugian negara mengacu pada selisih harga jual dengan subsidi harga pemerintah.
Misalnya, harga subsidi Rp 1.500, namun dinaikkan sebesar Rp 2.000 - Rp 3.000. Dari selisih ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2 triliun per tahunnya.
Jika dijumlahkan selama lima tahun berturut-turut, maka kerugian mencapai Rp 10 triliun.
"Rp 2.000 naik, Rp 2.000 sampai Rp 3.000. Negara subsidi Rp 1.500, kemudian dia angkat naik lagi harga Rp 2.000-Rp 3.000, kita hitung kerugian negara, bukan kerugian masyarakat, di luar, itu Rp 2 triliun, itu satu tahun," paparnya.
"Kalau ini terjadi 5 tahun, itu Rp 10 triliun. Dan yang diambil adalah 1,4. Memang izin Bu, mungkin memang berat bagi kami. Tapi kami sudah siap tanggung risiko, segala risiko. Ini sudah lama kami bergelut dengan ini dan selalu sasaran tembaknya ke saya, waktu itu," lanjut Amran.
Lebih jauh, sejak beberapa bulan lalu, Amran mensinyalir adanya anomali lantaran harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan, melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Lonjakan itu janggal karena pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di Perum Bulog.
Usut punya usut, sebanyak 85,56% beras premium tidak memenuhi standar mutu, kemudian 59,78% dijual di atas HET, dan 21% memiliki berat yang tidak sesuai.
"Kemudian potensi kerugian, izin Ibu Ketua (Komisi IV DPR RI) kami sampaikan apa yang melatarbelakangi ini, potensi kerugian Rp 99 triliun. Sebenarnya kami tidak ingin juga melakukan hal itu, bahwa mengecek, tetapi ada anomali terjadi dua bulan lalu, tiga bulan berturut-turut, harga di petani turun, tetapi harga di konsumen naik, stok banyak," katanya.()*.
0 Komentar